DPR Realistis Turunkan Target Free Float Jadi 15 Persen
JAKARTA - Di tengah dinamika pasar modal yang bergerak cepat, DPR akhirnya mengambil posisi yang lebih realistis terkait wacana kenaikan batas minimal saham publik atau free float.
Jika sebelumnya sempat mengusulkan angka agresif hingga 30% bahkan 40%, kini DPR memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian free float harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengguncang stabilitas pasar.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun dalam sesi doorstop di DPR sehari setelah Rapat Kerja Komisi XI, Kamis. Sikap “legowo” DPR ini muncul setelah mempertimbangkan risiko likuiditas yang bisa muncul apabila kenaikan dilakukan secara mendadak dalam satu tahap.
Baca Juga
Dalam pandangannya, pasar saham Indonesia perlu penataan yang terukur, bukan percepatan yang berpotensi menekan harga dan memicu volatilitas.
Penyesuaian Bertahap Jadi Fokus DPR
Misbakhun menjelaskan bahwa free float yang saat ini berada di kisaran 10%–15% idealnya memang dapat meningkat menuju standar global di angka 30%–40%. Namun target tersebut tidak dapat dicapai dengan buru-buru.
Menurutnya, percepatan kenaikan tanpa perhitungan dapat berujung pada harga saham yang merosot dan daya serap likuiditas yang tidak optimal.
Ia mencontohkan potensi lonjakan kebutuhan dana besar jika kenaikan dilakukan sekaligus. “Kalau langsung kita naikkan dua kali lipat, misalnya dari 7,5% ke 10%, itu 2,5%. Volumenya sekitar Rp50 triliun. Menyediakan likuiditas sebesar itu dalam waktu singkat tidak mudah,” ujarnya.
Risiko yang lebih besar akan muncul jika kenaikan dilakukan hingga lima persen dalam satu kali penyesuaian. Misbakhun menyebut kebutuhan likuiditas bisa mendekati Rp100 triliun—angka yang sangat besar untuk dipenuhi dalam jangka pendek.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan free float harus dijalankan dengan penuh perhitungan.
Dalam konteks ini, DPR menempatkan kehati-hatian sebagai prinsip utama. Selain mempertimbangkan likuiditas, Misbakhun menilai penyesuaian bertahap dibutuhkan untuk menjaga kestabilan pasar, terutama bagi investor ritel yang bisa terdampak oleh fluktuasi harga mendadak.
Minimalkan Risiko Cornering dan Volatilitas
Salah satu kekhawatiran utama Misbakhun ialah potensi terjadinya praktik cornering, yakni kondisi ketika harga saham dapat dikendalikan oleh pihak tertentu yang menguasai mayoritas saham. Semakin kecil porsi saham beredar di publik, semakin besar risiko terjadinya manipulasi harga.
Menurutnya, kebijakan free float yang lebih besar memang diperlukan, tetapi harus diimbangi ketersediaan saham di pasar. Jika suplai saham publik meningkat terlalu cepat tanpa keseimbangan permintaan, justru bisa memicu volatilitas yang tidak diinginkan.
“Kita lepaskan pelan-pelan, likuiditasnya ada, saham yang dijual juga ada,” katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa DPR ingin menjaga integritas pasar modal melalui mekanisme bertahap yang memungkinkan pelaku pasar beradaptasi secara alami.
Keterangan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari diskusi di rapat Komisi XI sehari sebelumnya, ketika OJK memaparkan rencana finalisasi aturan free float terbaru. Baik DPR maupun otoritas pasar modal sepakat bahwa penataan regulasi harus mempertimbangkan sisi perlindungan investor dan kelancaran perdagangan.
OJK Finalisasi Aturan Baru Free Float
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa OJK dan BEI tengah menyempurnakan perubahan basis penghitungan free float.
Jika sebelumnya menggunakan ukuran nilai ekuitas, kini skemanya bergeser ke kapitalisasi pasar (market cap), yang dinilai lebih menggambarkan nilai aktual emiten.
Usulan skema baru membagi kewajiban free float berdasarkan tingkatan market cap perusahaan. Emiten dengan nilai di bawah Rp5 triliun diwajibkan memiliki free float 20%.
Sementara itu, emiten dengan kapitalisasi Rp5 triliun hingga Rp50 triliun dikenakan kewajiban 15%. Untuk kapitalisasi di atas Rp50 triliun, angka free float minimal ditetapkan sebesar 10%.
Selain itu, penilaian free float saat IPO hanya akan melibatkan saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik. Saham pre-IPO dikecualikan untuk menjaga transparansi data dan kualitas pasar.
Tidak hanya itu, OJK juga sedang meninjau ulang aturan continuous obligation—kewajiban emiten menjaga porsi saham publik setelah melantai.
Batas sebelumnya yang berada di level 7,5% akan dinaikkan menjadi 10–15%. Penyesuaian ini juga diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya serap pasar, minat investor, serta ukuran kapitalisasi emiten.
Emiten baru akan diwajibkan mempertahankan level tersebut selama satu tahun. Sementara untuk kewajiban jangka panjang, masa transisi lebih fleksibel diberikan agar perusahaan tidak terbebani secara drastis.
Perlunya Langkah Hati-Hati dalam Transisi
Meski mendukung kenaikan free float, Misbakhun menegaskan bahwa sektor keuangan tidak bisa diperlakukan seperti sektor yang dapat berubah cepat tanpa kalkulasi matang. Ia menekankan bahwa kebijakan apa pun yang berkaitan dengan likuiditas pasar harus berjalan dengan perhitungan yang detail dan implementasi bertahap.
“Sektor keuangan harus kita kelola dengan berhati-hatian, dengan banyak penghitungan,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian pembahasan mengenai arah baru pengaturan free float di Indonesia.
Melalui pendekatan bertahap yang lebih realistis, DPR ingin memastikan bahwa pasar modal tetap stabil, likuid, dan terlindungi dari tekanan mendadak. Arah kebijakan terbaru ini menunjukkan keseimbangan antara ambisi meningkatkan kualitas pasar dan kewajiban menjaga agar ekosistem investasi tetap sehat serta berkelanjutan.
Rekomendasi
