Kesiapan Infrastruktur PU Hadapi Puncak Hujan Akhir Tahun
JAKARTA - Memasuki akhir 2025, curah hujan tinggi diprediksi masih mendominasi cuaca nasional hingga Januari 2026.
Informasi ini menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa langkah antisipatif telah disusun untuk menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Diana menyampaikan bahwa laporan dari Kepala BNPB menunjukkan tren hujan lebat masih akan berlangsung.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa kondisi ini mengharuskan kementerian memastikan seluruh sarana pendukung kebencanaan berada dalam kondisi siap.
Diana menyebut bahwa fokus kementerian saat ini tidak hanya pada kesiapan alat berat dan logistik, tetapi juga memastikan kelayakan berbagai infrastruktur agar dapat bertahan serta berfungsi maksimal ketika bencana terjadi.
Kementerian PU Pastikan Peralatan dan Logistik dalam Kondisi Siap
Menanggapi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan longsor, Diana memastikan bahwa Kementerian PU telah memetakan kebutuhan peralatan kebencanaan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh unit, termasuk alat berat, bronjong, geobag, hingga posko lapangan, disiagakan untuk penanganan cepat.
“Kementerian PU siap dalam menyiapkan kebutuhan peralatan, seperti alat berat, bronjong, geobag, posko, dan lainnya, dalam kondisi siap tercukupi dan juga memadai di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya. Diana menekankan bahwa kemampuan merespons dengan cepat menjadi prioritas utama kementerian dalam menghadapi ancaman bencana.
Ia menambahkan, penanganan darurat tidak boleh terhambat masalah anggaran. Menurutnya, percepatan aksi lapangan lebih penting agar masyarakat segera kembali beraktivitas setelah terdampak bencana. “Kita kerjakan dulu, mungkin nanti bayarnya bisa di tahun 2026, yang penting masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa respon bencana lebih mengedepankan kebutuhan warga di lapangan dibandingkan persoalan administrasi.
Alokasi Anggaran Tanggap Darurat PU Sepanjang Tahun 2025
Dalam keterangan resmi Kementerian PU, tercatat bahwa anggaran sebesar Rp 351,83 miliar telah dialokasikan untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025. Jumlah ini mencakup pembiayaan berbagai kegiatan mitigasi hingga pengadaan peralatan penanganan bencana.
Anggaran tersebut terdiri dari alokasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 51,8 miliar. Kedua direktorat ini berperan strategis dalam penanganan infrastruktur yang rentan terdampak bencana hidrometeorologi.
Di samping itu, kementerian juga telah mengerahkan 5.755 unit alat berat serta menyediakan 382.044 bahan logistik penanganan. Tidak hanya itu, sebanyak 3.455 personel diterjunkan ke lapangan dalam status siaga untuk memastikan respons cepat ketika bencana terjadi di berbagai daerah.
Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 261,9 miliar atau sekitar 74,4 persen. Fokus utama penggunaan anggaran mencakup penanganan banjir serta tanah longsor yang mendominasi kejadian bencana sepanjang tahun.
Realisasi Penanganan Bencana dan Proyeksi Anggaran Tahun 2026
Serangkaian intervensi telah dilakukan Kementerian PU sepanjang tahun, termasuk penanganan darurat bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah juga menangani abrasi pantai serta banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu—dua peristiwa yang memerlukan intervensi infrastruktur cepat karena mengancam pemukiman.
Sisa anggaran sebesar Rp 89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun. Persiapan ini menyesuaikan prakiraan curah hujan dari BMKG yang menyebutkan angka lebih dari 2.500 mm/tahun dalam laporan Climate Outlook 2025. Dengan kondisi tersebut, risiko banjir dan longsor diperkirakan tetap tinggi.
Data BNPB menunjukkan bahwa hingga 2 November 2025 telah terjadi 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, banjir menjadi yang paling dominan dengan 1.337 kejadian atau 49,24 persen dari total insiden. Angka tersebut menguatkan alasan pemerintah menempatkan kesiapsiagaan banjir sebagai prioritas.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat 2026 mencapai Rp 449,1 miliar. Kenaikan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan kementerian merespons bencana lebih cepat, termasuk meningkatkan ketersediaan alat berat, material, dan personel di lapangan.
Dengan anggaran yang diperbesar, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana serta meningkatkan ketahanan wilayah menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Rekomendasi
